Landasan Teori AMDAL

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1              Definisi Amdal

AMDAL adalah singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
            Dalam kajian AMDAL, yang nantinya akan dilakukan proses adalah dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek fisik, kimia, biologi, sosial-ekonomi, sosial budaya dan kesehatan masyarakat, maka kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun. Apabila dalam suatu rencana kegiatan, dampak negatif yang timbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL.   Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 PP no.27 tahun 1999 tentang AMDAL, Usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

1.    pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.

2.    eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui.

3.    proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.

4.    proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.

5.    proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.

6.    introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik.

7.    pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.

8.    penerpan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

9.  kegiatan yang mempunyai resiko tinggi, dan atau mempengaruhi pertahan negara.
             Bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 (lima) dokumen, yaitu: Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Dokumen Ringkasan Eksekutif.

1.  Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkupserta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDALmeliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secaralebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL.Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologiyang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruanglingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antaraPemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan.

2.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)

ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermatterhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampakpenting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap criteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif.

3.  Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

4.   Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL.

5.   Ringkasan Eksekuti

Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut.

2.2              Manfaat AMDAL

AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (sustainable).

2.3       Pemangku Kepentingan AMDAL

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses AMDAL adalah Pemerintah, pemrakarsa, masyarakat yang berkepentingan. Peran masing-masing pemangku kepentingan tersebut secara lebih lengkap adalah sebagai berikut:

1.      Pemerintah

Pemerintah berkewajiban memberikan keputusan apakah suatu rencana kegiatan layak atau tidak layak lingkungan. Keputusan kelayakan lingkungan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat dan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Untuk mengambil keputusan, pemerintah memerlukan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik yang berasal dari pemilik kegiatan/pemrakarsa maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan. Informasi tersebut disusun secara sistematis dalam dokumen AMDAL. Dokumen ini dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL untuk menentukan apakah informasi yang terdapat didalamnya telah dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai apakah rencana kegiatan tersebut dapat dinyatakan layak atau tidak layak berdasarkan suatu criteria kelayakan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

2.      Pemrakarsa

Orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemrakarsa inilah yang berkewajiban melaksanakan kajian AMDAL. Meskipun pemrakarsa dapat menunjuk pihak lain (seperti konsultan lingkungan hidup) untuk membantu melaksanakan kajian AMDAL, namun tanggung jawab terhadap hasil kajian dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan AMDAL tetap di tangan pemrakarsa kegiatan.

3.      Masyarakat yang berkepentingan

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh oleh segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. Masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam AMDAL yang setara dengan kedudukan pihak-pihak lain yang terlibat dalam AMDAL. Di dalam kajian AMDAL, masyarakat bukan obyek kajian namun merupakan subyek yang ikut serta dalam proses pengambilan keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL. Dalam proses ini masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, nilai-nilai yang dimiliki masyarakat dan usulan-usulan penyelesaian masalah untuk memperoleh keputusan terbaik. Dalam proses AMDAL masyarakat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu;

a.  Masyarakat terkena dampak: masyarakat yang akan merasakan dampak dari adanya rencana kegiatan (orang atau kelompok yang diuntungkan (beneficiary groups), dan orang atau kelompok yang dirugikan (at-risk groups)

b.    Masyarakat Pemerhati: masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap kegiatan maupun dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan.

2.4       Kelembaban AMDAL

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas untuk menilai dokumen AMDAL. Adapun aspek-aspek yang dinilai adalah aspek kelengkapan dan kualitas kajian dalam dokumen AMDAL. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL telah memberikan panduan tentang aspek-aspek penilaian dokumen AMDAL. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai mempunyai kewajiban untuk memberikan masukan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar pengambilan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL dan Kelayakan Lingkungan. Rekomendasi tersebut harus didasarkan atas pertimbangan kesesuaian dengan kebijakan pembangunan nasional, memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan, kesesuaian dengan rencana pengembangan wilayah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 9 ayat (1) PP no 27/1999 menyebutkan bahwa Komisi penilai pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) terdiri atas unsur-unsur instansi yang ditugasi mengelola lingkungan hidup, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, Departemen Dalam Negeri, instansi yang ditugasi bidang kesehatan, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal, instansi yang ditugasi bidang pertanahan, instansi yang ditugasi bidang ilmu pengetahuan, depatemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi usaha dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait, wakil Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, ahli dibidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu.

Sedangkan pasal 10 ayat (1) Komisi penilai daerah sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (b) terdiri atas unsur-unsur : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan Daerah Tingkat I, instansi yang ditugasi bidang penanaman modal daerah, instansi yang ditugasi bidang pertanahan di daerah, instansi yang ditugasi bidang pertahanan keamanan daerah, instansi yang ditugasi bidang kesehatan Daerah Tingkat I, wakil instansi pusat dan/atau daerah yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, wakil instansi terkait di Propinsi Daerah Tingkat I, wakil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan, pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi daerah yang bersangkutan, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli dibidang yang berkaitan, organisasi lingkungan hidup di daerah, organisasi lingkungan hidup sesuai dengan bidang usaha dan/atau kegiatan yang dikaji, warga masyarakat yang terkena dampak, serta anggota lain yang dipandang perlu. Tugas Komisi Penilai AMDAL adalah menilai Kerangka Acuan ANDAL (KA_ANDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

2.5       Prosedur AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari beberapa prosedur. Berikut akan dijelaskan mengenai beberapa prosedur AMDAL.

1.     Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Di Indonesia, proses penapisan dilakukan dengan sistem penapisan satu langkah. Ketentuan apakah suatu rencana kegiatan perlu menyusun dokumen AMDAL atau tidak dapat dilihat pada Keputusan Menteri Negara LH Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL. Yang menjadi pertimbangan dalam penapisan adalah mengacu pada dasar pertimbangan suatu kegiatan menjadi wajib amdal dalam kep-menlh no. 17 tahun 2001 yaitu:

a.   Kep-BAPEDAL Nomor 056/1994 tentang Pedoman Dampak penting yang mengulas mengenai ukuran  dampak penting suatu kegiatan

b.   Referensi internasional mengenai kegiatan wajib AMDAL yang diterapkan oleh beberapa Negara

c.   Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak negatif penting

d.   Beberapa studi yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam kaitannya dengan kegiatan wajib AMDAL

e.   Masukan dan usulan dari berbagai sektor teknis terkait

2.   Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab dan pemrakarsa kegiatan. Tata cara dan bentuk pengumuman serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan diatur dalam Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.

3.        Proses pelingkupan (scoping)

 Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan tingkat kedalaman studi, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen KA-ANDAL. Saran dan masukan masyarakat harus menjadi bahan pertimbangan dalam proses pelingkupan.

4.      Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya.

5.      Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

6.      Persetujuan Kelayakan Lingkungan.

2.6       Kewenangan Daerah Dalam Penentuan Daftar Kegiatan Wajib AMDAL

Terdapat dua mekanisme untuk menetapkan wajib AMDAL oleh Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta pada diktum kedua Kep MENLH No. 17/2001, yaitu:

1.   Apabila skala/besaran suatu jenis rencana usaha dan/atau kegiatan lebih kecil daripada skala/besaran yang tercantum pada lampiran Kep. Men LH No. 17 tahun 2001 akan tetapi berdasarkan atas pertimbangan ilmiah mengenai daya dukung, daya tampung lingkungan dan tipologi ekosistem setempat diperkirakan akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dapat mengusulkan kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan Amdal.

2. Apabila Bupati/Walikota atau Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat perlu untuk mengusulkan jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak tercantum dalam lampiran Kep Men LH No. 17 tahun 2001, tetapi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dianggap mempunyai dampak penting terhadap lingkungan, maka Bupati/Walikota dan Gubernur DKI Jakarta dan/atau masyarakat wajib mengajukan usulan secara tertulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup. Menteri Negara Lingkungan Hidup akan mempertimbangkan penetapan keputusan terhadap jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

2.7       Penyusunan AMDAL

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. Waktu yang diperlukan untuk proses AMDAL hingga dikeluarkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan pada umumnya berkisar antara 6 – 18 bulan. Tidak ada besaran biaya standar yang diperlukan untuk menyusun suatu dokumen AMDAL. Biaya tersebut umumnya ditentukan oleh konsultan AMDAL dan tergantung dari beberapa faktor seperti lingkup studi, kedalaman studi, lama studi, para ahli pelaksana studi, dsb.

2.8       Penilaian AMDAL

Sesuai dengan Kep-MENLH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL kewenangan penilaian AMDAL ditentukan sebagai berikut :

1.  Kewenangan AMDAL di pusat diberlakukan pada jenis usaha dan/atau kegiatan yang bersifat strategis dan/atau menyangkut ketahanan dan keamanan negara, lokasi kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah propinsi, wilayah sengketa dengan negara lain, wilayah ruang lautan diatas 12 mil, berlokasi di lintas batas negara.

2.   Kewenangan AMDAL di propinsi diberlakukan bagi kegiatan industri pulp; industri semen dan quarry; industri petrokimia; HPH dan unit pengolahannya; HTI dan pengolahannya; PLTA; PLTU/PLTP/PLTD; bendungan; bandar udara di luar kategori bandar udara internasional; pelabuhan di luar kategori pelabuhan samudra, kegiatan yang berlokasi di lebih dari satu kabupaten/kota; di wilayah laut dengan jarak 4-12 mil.

3.   Kewenangan AMDAL di Kabupaten/Kota diberlakukan bagi kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi.

Untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, jika suatu instansiteknis merupakan pemrakarsa kegiatan, maka haknya sebagai anggota komisi penilai AMDAL menjadi gugur. Dengan demikian instansi teknis tidak ikut sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL, namun duduk sebagai pemrakarsa yang mengajukan dokumen AMDAL. Tim Teknis atau Anggota Komisi Penilai AMDAL dapat melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan proses pelingkupan dan kajian dampak atas perintah Ketua Komisi Penilai AMDAL. Pembiayaan untuk peninjauan lapangan dibebankan kepada instansi masing-masing. Batasan waktu 75 hari kerja adalah batasan waktu bagi Komisi Penilai AMDAL untuk memberikan tanggapan atau keputusan tentang dokumen AMDAL di luar waktu perbaikan dokumen yang dilakukan oleh pemraksa. Penyerahan kembali dokumen penyempurnaan ke sekretariat komisi Penilai AMDAL akan dihitung melanjutkan waktu yang digunakan oleh Komisi sebelumnya (penilaian).

2.9       Keputusan AMDAL

Pada dasarnya dokumen AMDAL berlaku sepanjang umur usaha atau kegiatan. Namun demikian, dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa apabila kegiatan fisik utama suatu rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungannya. Dalam hal dokumen AMDAL dinyatakan kadaluarsa, maka pemrakarsa dapat mengajukan dokumen AMDALnya kepada instansi yang bertanggung jawab (KLH/Bapedalda/Bagian Lingkungan Hidup daerah) untuk dikaji kembali apakah harus menyusun AMDAL baru atau dipergunakan kembali untuk dipergunakan dalam rencana kegiatannya.

Keputusan kelayakan lingkungan dinyatakan batal apabila terjadi pemindahan lokasi atau perubahan desain, proses, kapasitas, bahan baku dan bahan penolong atau terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain sebelum usaha atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Apabila pemrakarsa kegiatan hendak melaksanakan kegiatannya maka pemrakarsa diwajibkan untuk membuat AMDAL baru.Masyarakat tidak dapat membatalkan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup karena keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Gubernur/Bupati/Walikota.

2.10     Tindak Lanjut Pasca AMDAL

RKL-RPL secara berkala disampaikan kepada instansi yang melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan tugas pokoknya dan instansi yang menangani lingkungan hidup di Propinsi dan Kabupaten/Kota. Pembinaan pelaksanaan AMDAL yang sudah berjalan dilakukan oleh instansi sektoral dan instansi pengendali dampak lingkungan di pusat dan daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) melalui pengawasan atas hasil pelaksanaan RKL-RPL yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kegiatan (laporan pelaksanaan RKL-RPL triwulan atau semesteran).

2.11     Kasus AMDAL

Penanganan untuk kegiatan yang sudah berjalan dan belum memiliki AMDAL, dikenakan mekanisme pelanggaran hukum dan tidak bias diputihkan dengan membuat AMDAL dan UKL- UPL. Sanksi yang diberikan untuk kegiatan yang belum memiliki AMDAL tetapi sudah berjalan adalah diantaranya Audit Lingkungan Hidup wajib.Bila perubahan rute transportasi hanya sedikit yang berubah dan masih dalam lokasi penambangan maka pemrakarsa harus menginformasikan hal tersebut di dalam laporan pelaksanaan RKL dan RPL periodik (Semesteran atau Triwulan). Namun apabila perubahan rute tersebut menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda, maka sesuai dengan Pasal 26 PP 27 tentang AMDAL, maka kegiatan tersebut menjadi batal. Untuk perubahan tersebut maka pemrakarsa harus menyusun AMDAL baru.

Secara prinsip, AMDAL memperhatikan kesatuan ekosistem dari lokasi suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, bukan berdasarkan wilayah administratif. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dalam satu lokasi, bisa dalam beberapa wilayah administratif, maka kegiatan tersebut hanya diwajibkan menyusun 1 dokumen AMDAL (KAANDAL, ANDAL, RKL, RPL). Apabila berada pada lokasi yang berbeda, maka harus disusun dokumen AMDAL yang terpisah, walaupun pemrakarsanya sama. Penilaian dokumen AMDAL yang berada lebih dari 2 kabupaten/kota dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi. Khusus kegiatan perkebunan, sesuai KEPMENLH Nomor 40/2000 maka penilaian untuk kegiatan di bidang perkebunan dilakukan oleh Komisi Penilaian AMDAL Propinsi.

Ketentuan peraturan di bidang AMDAL berlaku untuk semua pihak termasuk pemerintah. Oleh sebab itu proyek-proyek pemerintah yang termasuk kegiatan wajib AMDAL harus dilengkapi dengan dokumen AMDAL. Dalam perencanaan pembangunan setiap instansi pemerintah wajib mengalokasikan dana untuk menyusun dokumen AMDAL. Bagi proyek yang tidak dilengkapi dengan dokumen AMDAL dapat dikenakan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku, termasuk peradilan tata usaha negara terhadap pejabat yang melakukan pelanggaran tersebut.

SUMBER : http://handikasputera.blogspot.com/2013/01/pengertian-amdal.html

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1.      Flowchart Penulisan

            Flowchart adalah penjelasan mengenai suatu proses pembuatan penulisan yang berupa grafis. Pembuatan flowchart pada penjelasan proses adalah agar setiap pembaca dapat mengetahui proses pembuatan dari awal sampai akhir dan diagram alir cukup menarik untuk media menjelaskan suatu proses. Diagram alir dari penulisan laporan akhir ini sebagai berikut:

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penulisan

3.2         Penjelasan Flowchart Penulisan

Diagram alir pembuatan laporan akhir praktikum ini dimulai dengan membuat landasan teori. Landasan teori dibuat sebagai acuan untuk membuat penulisan. Dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada lebih memudahkan untuk mnyelsaikan suatu tulisan. Setelah landasan teori dipelajari dengan seksama lanjut ke pengindetifikasian masalah yang bertujuan untuk mengetahui masalah yang ingin dibahas pada penulisan tersebut. Lanjut ke tahap selanjutnya adalah embuatan tujuan penulisan. Tujuan penulisan merupakan tujuan-tujuan yang ingin didapat dari pembuatan laporan akhir ini. Tujuan penulisan didapat dari hasil perhitungan yang dilakukan sesuai masalah yang akan dibahas.

Langkah selanjutnya adalah pengambilan data dengan cara survey langsung ke lapangan. Pengambilan data di sini dilakukan dengan cara menanyakan langsung ke masyarakat sekitaran pasar tentang dampak yang ditimbulkan dengan berdirinya pasar tersebut. Baik dampak positif maupun negative. Apabila data yang di dapat sudah cukup atau sudah dapat diambil untuk di olah lanjutkan ke tahap pengolahan data namun apabila data yang di ambil belum cukup kembali ke tahap pengambilan data, pengolahan data dapat dilakukan apabila data yang diambil sudah bnar-benar cukup dan memungkinkan untuk dilakukan pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk memperbaiki dampak negative yang didapatkan dari adanya pembangunan pasar bagi masyarakat sekitar. Langkah terakhir dari penulisan ini adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan dari isi tulisan secara garis besar mengenai semua dampak yang dihasilkan dari berdirinya pasar tersebut. Kesimpulan didapat dari jawaban pertanyaan yang ada pada tujuan penulisan yang terdapat pada bab I. saran adalah masukan-masukan yang di berikan agar pasar yang dijadikan tempat penelitian tersbut dapat menjadi lebih baik kedepannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Perkembangan pembangunan membutuhkan berbagai macam sumber daya, salah satu sumber daya yang dibutuhkan yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya agar dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan sekecil mungkin. Analisis dampak lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia. AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan) merupakan alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh suatu aktifitas pembangunan yang direncanakan. AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia, karena Indonesia sedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah, dengan adanya AMDAL maka perubahan tersebut dapat diperkirakan.

AMDAL dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Seringkali proyek dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Dasar hukum untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di indonesia adalah Ketentuan Pasal 16 Undang-undang No.4 Tahun 1982 yang pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Pembangunan pasar tradisional yang berada di jalan Palmeriam, memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitar pasar. Dampak yang ditimbulkan dapat berupa dampak positif dan negatif. Analisis mengenai dampak lingkungan diharapkan dapat memberi alternatif penanganan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

1.2              Perumusan Masalah

Pembangunan pasar yang berada di jalan palmeriam memberikan dampak pada lingkungan sekitar pasar. Perumusan masalah pada makalah ini adalah bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pembangunan pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar menggunakan analisis mengenai dampak lingkungan.

1.3              Tujuan Penulisan

Penulisan mengenai analisis dampak lingkungan memiliki beberapa tujuan. Berikut merupakan tujuan penulisan analisis mengenai dampak lingkungan pasar yang berada di jalan Palmeriam .

1.      Mengetahui dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar.

2.      Mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan dari pembangunan pasar terhadap lingkungan di sekitar pasar.

3.      Memberikan alternatif penanganan dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan.

Pelanggaran Hak Cipta Industri di Indonesia

STUDI KASUS:

JEPARA - Dikeluarkannya Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan pencurian hak cipta yang diduga dilakukan Christopher Guy Harrison, pengusaha asal Inggris, oleh Polres Kudus, diprotes dan disesalkan LSM Celcius Jepara.

Ketua LSM Celcius Didit Endro S dalam pers rilisnya kepada Radar Kudus, mengatakan bahwa selaku pihak yang selama ini mengawal kasus tersebut, merasa kecewa dengan adanya SP3 itu. ''Kami kecewa dengan SP3 Polres. Karena ini adalah kasus serius,'' jelasnya.

Kasus dugaan pencurian hak cipta itu, melibatkan Christopher pada tahun 2005 lalu. Bahkan, Christopher sempat ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Di mana ukiran Jepara dieksploitasi warga asing,sehingga pengrajin Jepara harus menanggung beban berat dalam menghadapi masalah tersebut. Di samping rugi secara finansial yang tidak sedikit, menurut Didit, masyarakat Jepara juga dirugikan dalam mempertahankan dan pelestarian sebuah karakteristik karya budaya masyarakat.

Didit mengatakan, dengan penghentian kasus ini, maka akan menjadi ancaman bagi para pengrajin Jepara, yang selama ini selama bertahun-tahun memproduksi kerajinan mebel asli daerah. Akibatnya kasus pencurian hak cipta dikhawatirkan akan kembali terjadi dan yang dirugikan pengrajin kecil di Jepara.

Arti penting hak cipta bagi kalangan pencipta karya seni dan pengusaha industri, menurut Didit, sebenarnya sudah jelas di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun yang saat ini menjadi perdebatan adalah bagaimana arti penting dan manfaat perlindungan untuk ekspresi budaya tradisional. 

''Membahas perkara ekspresi budaya tradisional atau folklore, tidaklah bisa terlepas dari realitas komunitas tradisi yang mempraktikkan budaya tradisional tersebut secara turun temurun,'' jelas Didit.

Dalam kaitannya dengan masalah pencurian hak cipta, Didit mengatakan jika LSM Celsius mengaku telah lama melakukan kajian dan pengawalan. Baik di ranah hukum di kepolisian, maupun kajian secara undang-undang. Hasilnya, orang yang diduga sebagai pencuri hak cipta atas kerajinan Jepara itu, Christopher, telah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Jepara.

Akan tetapi, kata Didit, sampai saat ini orang yang dimaksud masih dapat berkeliaran keluar masuk Indonesia, tanpa ada pencekalan dan penangkapan. ''Oleh karenanya sebagai wujud dan komitmen dalam menuntaskan kasus ini, LSM Celcius dan berbagai lembaga jaringan mendesak kepada pihak berwajib, untuk melanjutkan kasus ini sebagai bukti keberpihakannya kepada masyarakat,'' tegasnya. (cw5/mer)

Sumber : Jawapos, 27.04.2010

TANGGAPAN:

Kasus pelanggaran hak cipta pada industri kreatif di negara Indonesia ini memang kerap terjadi dan penjahat dibalik kasus tersebut sering kali berasal dari warga negara asing yang awalnya terkagum-kagum oleh karya anak bangsa, namun kasus eksploitasi terhadap kebudayan lokal sama saja artinya dengan menghina kebudayaan sekaligus harga diri kita sebagai warga negara Indonesia. Apalagi dengan dikeluarkannya SP3 yang telah memupus harapan warga untuk mengusut tuntas kasus tersebut sungguh sangat ironis, walaupun kita telah terbebas dari penjajahan secara harfiah namun secara moril kita masih dalam kukungan penjajah secara tidak langsung. Seharusnya pemerintah terlibat dan bertindak cepat dalam penanganan kasus ini karena disaat sebuah virus masuk kedalam tubuh manusia, maka virus tersebut akan berkembang biak terus-menerus bila kita hanya setengah jalan dalam menghentikan penyebarannya.

ada apa dengan angry bird

Ditengah tingginya popularitas Angry Birds, pengembang game mobile itu tersandung masalah yang berkaitan dengan hak paten. Loh kenapa?

Rovio yang merupakan dibalik kesuksesan game Angry Birds dituntut oleh perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Lodsys. Perusahaan asal Texas menyebutkan bahwa pemilik paten dari level baru game di versi Angry Birds. Demikian yang dilansir melalui The Guardians, Minggu (24/7/2011).

Lodsys telah mengajukan berkas ke pengadilan Texas untuk menuntut hak paten. Namun tidak disebutkan platform apa saja di Angry Birds yang termasuk melanggar paten oleh perusahaan tersebut.

Tidak hanya itu, Lodysys juga menuntut perusahaan mobile lainnya seperti lectronic Arts (EA), Atari, Square Enix dan Take-Two Interactive. Total, ada lima perusahaan yang diklaim Lodys menggunakan patennya dalam menjual game mobile.

Menurut perusahaan tersebut, patennya tersebut digunakan pada The Sims 3 untuk iPhone milik EA, kompilasi game Greatest Hits untuk iPhone dan iPad besutan Atari, Big Hit Baseball versi iPhone dan iPad milik Square Enix dan 2K Sports NHL 2K11 di iPhone milik Take-Two Interactive.

Namun hingga kini belum ada komentar dari pihak Rovio mengenai kasus yang membelit mereka tersebut. Ini merupakan kasus pertama yang dihadapi oleh perusahaan mobile yang terkenal dari App Store tersebut.

Sumber:  http://techno.okezone.com/read/2011/07/24/326/483584/angry-birds-tersandung-masalah-hak-paten

TANGGAPAN:
pada kasus ini terlihat perebutan kepemilikan game angry bird oleh dua perusahaan. penggugat merasa game tersebut miliknya sehingga melaporkan kasus ini ke pengadilan. jika penggugat sudah mempatenkan gamenya tersebut, maka tergugat terkena hukuman yang berat karena sebelumnya game tersebut sudah dipatenkan. tetapi jika penggugat tidak memiliki bukti yang kuat, mungkin pengadilan mempunyai jalan tersendiri untuk menyelesaikan masalah ini sesuai hukum yang berlaku.

Makna Lagu "INDONESIA RAYA"

Dengan mendalami satu per satu dalam setiap bait demi bait sajak lagu Indonesia Raya, kita akan menemukan semangat Cinta Tanah Air yang tinggi dan mulia yang coba ditularkan oleh Wage Rudolf Supratman dan segenap pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia yang mencita-citakan tegaknya pemerintahan yang berdaulat, berdirinya negara yang dibangun dan dipelihara oleh orang Indonesia asli, oleh anak-anak ibu pertiwi yang siap menjadi pandu bagi ibunya. Lihatlah bagian sajak berupa seruan untuk bersatu, untuk mendoa akan kebahagiaan negeri yang juga merupakan kebahagiaan rakyatnya, dan janji keabadian negeri ini…lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan ibarat lagu pujian, rasa syukur, serta doa yang dikumandangkan segenap rakyat Indonesia kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga akhirnya tercapailah kemerdekaan yang didamba-dambakan itu..
Kini, setelah roda waktu menggilas negeri ini, telah 65 tahun sudah Indonesia berusaha mengisi kemerdekaannya.. untaian kata-kata yang memiliki mukzizat dalam mempersatukan perjuangan pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928, yang bertuah menjadikan Indonesia merdeka pada tahun 1945 kini telah kehilangan kekuatannya, kehilangan mukzizat dan daya saktinya untuk mempersatukan bangsa sehingga perpecahan atas nama agama, suku, dan ras makin sering terjadi, kedaulatan bangsa dikoyak-koyak luar dalam…
Kumandang lagu Indonesia Raya saat kini tidak lagi terasa kesakralannya. Di upacara-upacara institusi sekolah maupun instansi pemerintah, koor Indonsia Raya hanya formalitas belaka karena sebagian besar peserta lebih asyik mengobrol. Dalam kenyataannya justru lagu-lagu yang dapat lebih dihayati oleh masyarakat sekarang adalah lagu-lagu komersial dengan tema yang monoton dan tidak membangun jiwa bangsa . Tema-tema yang menginspirasi masyarakat jatuh dalam dunnia cinta individual dan menjauh dari rasa cinta tanah air. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan, mereka tidak lagi merasakannya sebagai suatu lagu yang khusus sifatnya, tapi merasakannya sama seperti lagu lainnya. (Padahal lagu lainnya sedikit yang berjiwa kebangsaan) Kehilangan arti dan makna dari lagu kebangsaan dalam waktu yang lama berakibat memperlemah jiwa kebangsaan, dan menurunnya rasa berbangsa dan bernegara. Lemahnya nasionalisme pada sebagian bersar warga negara, akan berdampak pada kewibawaan negara yang semakin jatuh, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku…Disanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku”
Menanamkan rasa memiliki negeri, Tanah Air Indonesia adalah tempat untuk berkarya dan berdarma bakti warga negara Indonesia dengan kerja keras membanting tulang, menguras keringat dan air mata, sampai menumpahkan darah. Sikap setiap warga terhadap ibu pertiwi atau tanah air Indonesia selayaknya sikapnya terhadap ibu kandung.

” Indonesia kebangsaanku, Bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu ..!”
Setiap warga negara Indonesia, berusaha sedapat mungkin menjauhkan semua hal yang dapat memecah belah Indonesia dan sebagai seruan untuk mengingat persatuan adalah kunci untuk keabadian NKRI.

“Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, Bangsaku, Rakyatku semuanya, Bangunlah jiwanya, Bangunlah badannya, Untuk Indonesia Raya..”
Seruan yang mengingatkan setiap warga negara Indonesia untuk senantiasa mendoakan negeri ini agar tidak berhenti memberikan kehidupan turun temurun kepada anak negerinya. Harapan agar generasi penerus kelak akan melanjutkan kedaulatan negeri ini dengan Jiwa dan Raga yang telah terbangun. Bangun jiwa diletakkan lebih dahulu dengan maksud warga negara Indonesia haruslah lebih mengutamakan membangun jiwa kebangsaan, ruh nasionalisme, semangat berbangsa dan bernegara, mental spiritual dengan sangat prima, dan menjadi prioritas utama, baru membangun fisik berupa teknologi, infrastruktur, kemapanan hidup masyarakatnya.

“Indonesia Raya merdeka merdeka, Tanahku negeriku yang kucinta (2x)” Berupa doa dan harapan dari bangsa indonesia yang mencintai negerinya agar senantiasa merdeka dari berbagai bentuk penindasan kemanusiaan, seluruh wilayah Indonesia harus benar-benar merdeka, tidak ada lagi penjajahan, penyerobotan dari pihak asing, tidak ada penguasaan daerah oleh pihak asing.


Sumber: http://penanusantara.wordpress.com/2011/03/01/memaknai-lagu-kebangsaan-indonesia-raya/

Laut Terdalam di Dunia

Laut merupakan kumpulan air asin dalam area luas. Lautan selalu yang menjadi pusat daya tarik pariwisata bagi turis.semua orang juga hampir pernah jalan ke laut.tapi tahukah kalian lautan-lautan terdalam di dunia? jika belum,silahkan disimak artikel berikut :

1. Pacific Ocean 10,923 m (35,837 ft) Challenger Deep, Mariana Trench

Palung Mariana adalah lautan terdalam di dunia, dan ketinggian terendah dari permukaan Bumi.terletak di bagian barat Samudera Pasifik, ke arah sisi timur Kepulauan Mariana. Parit panjang sekitar 2.550 km tetapi memiliki ketebalan rata-rata hanya 69 km.kedalaman mencapai sekitar 11.033 meter di Challenger Deep.

2.Atlantic Ocean 8.648 m (28.373 kaki) Milwaukee Deep, Palung Puerto Riko

Milwaukee, juga dikenal sebagai Milwaukee yang dalam, adalah bagian lebih dalam dari Samudra Atlantik dan Palung Puerto Riko.mempunyai kedalaman 27.493 kaki. Hanya 84 mil dari wilayah barat laut menuju pantai Puerto Riko.

Palung Puerto Rico adalah parit samudra yang terletak di perbatasan antara Laut Karibia dan Samudera Atlantik. parit ini dihubungkan dengan perubahan multifaset antar daerah dengan daerah subduksi di sepanjang selatan pulau Lesser Antilles.berada di perbatasan barat di antara Kuba dan Hispaniola melalui Palung Cayman ke pantai Amerika Tengah .

3. Samudera Hindia 7.258 m (23.812 ft) Palung Jawa

sebelumnya dikenal sebagai Palung Sunda, dan kadang-kadang masih ditentukan sebagai Palung Jawa, yang terletak di timur laut Samudera Hindia, dengan luas 2.600 km dan kedalaman maksimal 7.725 meter, adalah titik terdalam dari Samudera Hindia. Ini membentang dari Kepulauan Jawa tapi lebih kecil, samapai pantai selatan Sumatra di pulau Andaman, sekitar 300 km lepas pantai Jawa dan Sumatra, dan membentuk perbatasan antara Lempeng Indo-Australia dan Eurasia.

4.Samudera Selatan 7.235 m (23.737 kaki) Palung Sandwich Selatan

Palung Sandwich Selatan yang dalam tepatnya di Samudera Atlantik Selatan berada 100 km ke sebelah timur Kepulauan Sandwich Selatan. palung ini juga dikenal sebagai palung yang dibentuk oleh subduksi dari Lempeng bagian selatan Amerika Selatan. Kepulauan Sandwich Selatan adalah rentetan kepulauan vulkanik hasil dari subduksi. Gunung Belinda adalah gunung berapi yang masih aktif terletak di Pulau Montagu.

5.samudra artik,5.450 m (17.881 kaki) Litke Deep, Basin Eurasia

Litke Deep adalah laut terletak di timur laut Greenland di Basin Eurasia di Samudra Arktik. The Litke adalah titik terdalam di Samudra Arktik dengan 5.450 meter.

Basin Eurasia, adalah salah satu dari dua aliran sungai utama di mana Kutub Utara Basin dari Samudra Arktik dibagi oleh Lomonosov Ridge. Ini adalah penambahan Basin Atlantik Utara. dalam Hal ini lebih terbagi oleh Nansen-Gakkel Ridge berasal dari Nansen Basin dan Fram Basin. Cekungan terakhir lebih dalam dari salah satu dari Samudra Arktik dan memiliki geografis Kutub Utara terletak di lantai nya.

 

Sumber:  rioardi.wordpress.com